Masuki Tahun 2023, Pemprov Gorontalo Pertahankan Tenaga Honorer

BKD - Pemprov Gorontalo menerbitkan Surat Edaran tentang Penunjukan Tenaga Penunjang Kegiatan Tahun 2023 yang ditanda tangani oleh Penjab Sekretaris Daerah Syukri J. Botutihe tanggal 28 Desember 2022. Dengan demikian, Tenaga Penunjang Kegiatan (TPK) alias tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo bisa bernafas lega karena masa kerjanya diperpanjang.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Zukri Surotinojo menjelaskan, TPK yang ditetapkan hingga tahun 2022 tetap bisa bekerja tahun 2023. Ketentuan itu dengan beberapa catatan.

Pertama, masing masing OPD diperkenankan menunjuk TPK pada jabatan yang tugas fungsinya tidak dilaksanakan oleh ASN dan atau mengisi kekosongan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Kedua, penunjukan TPK 2023 mengacu pada jumlah TPK tahun 2022.

“Berikutnya, OPD dilarang menambah jumlah TPK tahun 2023. SK-nya harus mengacu pada jumlah TPK tahun ini,” jelas Zukri.

Dijelaskan Zukri, Pemprov Gorontalo telah melakukan pendataan jumlah TPK hingga tahun 2021 berdasarkan Surat dari Menpan-RB Nomor B/1511/M.SM.01.00/2022 tanggal 22 Juli 2022. Dari total 4.375 TPK hingga tahun 2022 ada 3.557 TPK yang telah terdata.

“Pendataan itu untuk TPK yang sudah mengabdi hingga Desember 2021. Selisih yang tidak terdata itu berarti yang diangkat tahun 2022 atau tidak mendata diri atau alasan lain. Jika ada TPK yang sudah terdata ingin diganti maka harus berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah,” bebernya.

Selain menekankan larangan menambah jumlah TPK tahun 2023, OPD diminta untuk melakukan seleksi ulang jika harus mengganti TPK yang telah terdata. Hal ini penting untuk menjaga akurasi data TPK yang telah dihitung berdasarkan kebutuhan.

“SK TPK tahun 2023 diserahkan kepada masing masing kepala OPD. Diharapkan SK sudah ada paling lambat tanggal 2 Januari 2023 agar Januari sudah bisa dibayarkan upahnya,” pungkas Zukri.