BKD Klarifikasi Soal Banyaknya PNS Mutasi Masuk dari Pohuwato saat Kunker Komisi I Deprov
KEPEGAWAIAN - Jajaran Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo yang dipimpin oleh AW Thalib mendatangi Kantor Badan Kepegawaian Daerah untuk mempertanyakan masalah kepegawaian yang tengah menjadi sorotan. Permasalahan yang sempat mencuat di media massa adalah 40 ASN dari Pohuwato yang mutasi ke pemprov sejak tahun 2023.
Kaban BKD Zukri Surotinojo merincikan bahwa sejak tahun 2023-2024 Pemprov Gorontalo hanya menerima 10 usulan mutasi masuk dari instansi Pemkab Pohuwato, dimana 8 sudah diterima sedangkan 2 lainnya masih menunggu persetujuan melepas dari instansi asalnya.
"Kita sudah berikan batas waktu, kalau tidak ada persetujuan melepas dari instansi asalnya maka hangus, kalau tidak ada pelepasan," ujar Zukri, Selasa (28/05/2024).
Selain Pohuwato, Pemprov Gorontalo juga menerima usulan mutasi masuk dari Pemkab Gorontalo Utara sebanyak 10 orang, 6 orang sudah diterima, 4 orang masih berproses di BKN. Kemudian, dari Pemkab Gorontalo ada 4 orang, Pemkab Bone Bolango 4 orang, Pemkot Gorontalo 2 orang, Pemkab Boalemo 1 orang.
Dari luar Provinsi Gorontalo ada dari Banggai, Konawe Selatan, Bolmut, Aceh Tengah, Kotamobagu, Bolaang Mongondow Selatan, Sulbar, dan Sulawesi Tengah, kemudian LAN RI. Totalnya, sebanyak 9 orang mutasi masuk dari luar Provinsi Gorontalo.
"Jadi memang benar jumlahnya 40, tapi terbagi dari berbagai daerah dan kebetulan juga selain dari 40 ada beberapa yang sedang berproses sebenarnya tapi sudah melalui mekanisme akuisisi talenta. itu jabatan yang kami buka ada 20 jabatan tetapi kami buat per tahapan, lima dulu karena kesiapan BKN terkait ujian CAT itu kita umumkan lewat website ada 111 pelamar tapi setelah administrasi hanya tinggal 15 orang yang akan ikut seleksi CAT dan wawancara," bebernya.
Perlu diketahui, kebutuhan jabatan pelaksana di Pemprov Gorontalo sebanyak 1.826 dan baru terisi 1.735. Sisanya sebanyak 91 jabatan masih lowong dan dibuka untuk pengisian mutasi masuk dari luar sebanyak 20 jabatan dan sisanya dipersiapkan untuk IPDN, PNS Tugas Belajar dan PNS yang sedang penugasan khusus di instansi vertikal.