BerandaSOP KepegawaianPengalihan Status Pindah
SK Pengalihan Status Pindah antar Provinsi & Departemen

 

Permohonan PNS Kab/Kota Provinsi Pindah Masuk Provinsi Gorontalo :

 

01Kepala BKD atas nama Gubernur sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi menyampaikan surat permintaan tenaga kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dimana PNS yang bersangkutan bekerja.

02Oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dimana PNS yang bekerja mengeluarkan surat persetujuan pindah yang ditujukan kepada Gubernur Up.Kepala BKD Provinsi

03Apabila disetujui oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dimana PNS yang bersangkutan bekerja sambil menunggu Surat

04Keputusan (SK) Gubernur Kepala BKD mengeluarkan Instruksi.

05Kepala BKD menyampaikan konsep SK pindah secara Kolektif kepada Gubernur untuk ditandatangani.

06SK Gubernur secara kolektif ditindak dilanjuti dengan petikan SK pindah yang ditanda tangani oleh Kepala BKD.

07Penyerahan kepada PNS yang bersangkutan (apabila berkas lengkap).

 

Pindah Antar Kabupaten/Kota:

 

01Pejabat Pembina Kepegawaian Kab/Kota mengajukan permintaan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dimana

02PNS yang bersangkutan bekerja

03Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dimana PNS yang bersangkutan Bekerja memberikan persetujuan atau Penolakan.

04Apabila disetujui Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang membutuhkan menyampaikan usul kepada Pejabat

05Pembina Kepegawaian Provinsi (Gubernur) melalui Kepala BKD Provinsi untuk penetapan Surat Keputusan.

06Sambil menunggu SK Gubernur Kepala BKD menerbitkan instruksi sementara.

07Kepala BKD menyampaikan konsep SK mutasi pindah secara berjenjang kepada Gubernur untuk ditanda tangani.

08Sesudah SK kolektif ditanda tangani oleh Gubernur di buatkan petikan SK perorangan ditanda tangani Kepala BKPPD.

09Penyerahan kepada yang PNS bersangkutan.

 

Pengalihan Status pindah antar Provinsi dan Departemen:

01Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi mengajukan permintaan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dimana PNS yang bersangkutan bekerja

02Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dimana PNS yang bersangkutan bekerja memberikan persetujuan atau penolakan

03Apabila di setujui kedua pihak maka, mengajukan nota usul kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Regional XI

04Penetapan Surat Keputusan oleh Kepala BKN

05Sesudah ada Penetapan SK BKN dibuatkan SK penempatan.

06Penyerahan kepada PNS yang bersangkutan.

 

Persyaratan Administrasi

 

Pindah Masuk Prov. Gorontalo

1. Surat persetujuan pindah PPK Daerah asal

2. FC sah SK Pengangkatan CPNS

3. Foto copy sah Keputusan dalam Pangkat akhir

4. Foto copy sah Karpeg

5. DP-3 tahun terakhir

6. FC Ijasah Terakhir (dilegalisir)

7. Surat keterangan dari Kepala Unit bahwa yang bersangkutan aktif bekerja dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin

8. Tersedianya formasi (dari unit kerja)

Pindah Antar Kab/Kota

1. Surat Persetujuan Pindah dari Daerah Penerima/Daerah Asal

2. Foto copy sah Keputusan Pengangkatan pertama sebagai CPNS

3. Fotocopy SK Pangkat terakhir (dilegalisir)

4. Foto copy sah Karpeg

5. DP-3 tahun terakhir

Status Pindah Provinsi/Departemen

1. Surat Persetujuan Pindah dari Daerah Penerima/Daerah asal

2. FC sah Keputusan Pengangkatan pertama sebagai CPNS

3. FC sah Keputusan dalam Pangkat akhir

4. Foto copy sah Karpeg

5. DP-3 tahun terakhir

6. Bukti Pendaftaran Ulang Pegawai Negeri Sipil (PUPNS)

7. Ijasah Akhir

8. Surat keterangan Kepala SKPD bahwa yang bersangkutan aktif bekerja dan tidak sementara menjalani hukuman disiplin.

9. Formasi Tersedia