BerandaSOP KepegawaianKenaikan Pangkat
Kenaikan Pangkat PNS

 

Prosedur Layanan:

 

01Gubernur Gorontalo melalui BKD setiap periode 1 April dan 1 Oktober tahun berjalan membuat Surat Edaran kepada Bupati/Walikota serta Kepala SKPD perihal pengusulan PNS yang memenuhi syarat untuk memperoleh Kenaikan Pangkat.

02Bupati/Walikota dan Kepala SKPD mengusulkan Kenaikan Pangkat PNS kepada Gubernur Gorontalo UP. BKD Provinsi Gorontalo secara kolektif.

03BKD Provinsi Gorontalo melakukan verifikasi usul Kenaikan Pangkat PNS Kab/Kota dan SKPD.

04Berdasarkan hasil verifikasi berkas Kenaikan Pangkat yang memenuhi syarat dibuatkan Nota Pertimbangan Teknis secara perorangan dan daftar nominatif.

05Nota Pertimbangan Teknis Kenaikan Pangkat PNSD Provinsi Gorontalo, nominatif dan pengantar diajukan kepada

06Kepala BKD untuk ditandatangani. Untuk PNSD Provinsi Gorontalo gol.IV/c keatas Nota Pertimbangan Teknis

07Kenaikan Pangkat dan surat usul ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan diajukan secara berjenjang. Sedangkan untuk PNS Kab/Kota gol. IV/c keatas Nota Pertimbangan telah ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sehingga yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi tinggal berupa surat pengantar.

08Usul pertimbangan untuk gol.IV/b kebawah disampaikan ke Kanreg XI Manado sedangkan untuk gol.IV/c keatas disampaikan ke Presiden dan BKN.

09Kepala BKD menyampaikan konsep SK Kenaikan Pangkat kolektif kepada Gubernur secara berjenjang setelah disetujui Kepala BKN (gol. IV/b kebawah).

10Petikan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat perorangan dibuat dan ditandatangani oleh Kepala BKD setelah SK kolektif ditandatangani oleh Gubernur.

11Petikan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat gol. IV/a dan IV/b PNS Kab/Kota diserahkan kepada Bupati/Walikota,

12PNS kepada Kepala SKPD dan untuk gol.IV/c keatas disampaikan oleh Sekretariat Kabinet langsung kepada yang bersangkutan melalui Pos.

 

 

Persyaratan Administrasi:

 

01 Usul dari Bupati/Walikota/SKPD

02 Foto copy/legalisir SK CPNS

03 Foto copy/legalisir SK Pangkat Akhir

04 Foto copy/legalisir SK Jabatan (Jabatan Struktural)

05 Foto copy/legalisir SPP (Jabatan Struktural)

06 Foto copy/legalisir STLUD

07 Foto copy/legalisir SK Fungsional

08 Asli PAK

09 Foto copy/legalisir SK dari Gubernur/Bupati/Walikota perihal PNS Berprestasi

10 Foto copy/legalisir Ijazah Terakhir

11 Foto copy/legalisir Surat Ijin Belajar

12 Foto copy/legalisir Uraian Tugas

13 Foto copy/legalisir Karpeg

14 Foto copy/legalisir DP3 2 (Dua) Tahun Terakhir